26 Politisi Tersangka Baru anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang dimenangi Miranda S Goeltom, tahun 2004.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, bersama Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ferry Wibisono, mengumumkan penetapan 26 tersangka baru itu, Rabu (1/9/2010) di Jakarta. Sebanyak 14 tersangka berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), 10 orang dari Fraksi Partai Golkar, dan 2 orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Inilah nama-nama anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka:

No	Nama	Partai	Menerima Uang Sebesar
1	Ahmad Hafiz Zamawi	Golkar	Rp 600 juta
2	Marthin Bria Seran	Golkar	Rp 250 juta
3	Paskah Suzetta	Golkar	Rp 600 juta
4	Boby Suhardiman	Golkar	Rp 500 juta
5	Antony Zeidra Abidin	Golkar	Rp 600 juta
6	TM Nurlif	Golkar	Rp 550 juta
7	Asep Ruchimat Sudjana	Golkar	Rp 150 juta
8	Reza Kamarulla	Golkar	Rp 500 juta
9	Baharuddin Aritonang	Golkar	Rp 350 juta
10	Hengky Baramuli	Golkar	Rp 500 juta
11	Agus Condro Prayitno	PDI-P	Rp 500 juta
12	Max Moein	PDI-P	Rp 500 juta
13	Rusman Lumbantoruan	PDI-P	Rp 500 juta
14	Poltak Sitorus	PDI-P	Rp 500 juta
15	Willeim Tutuarima	PDI-P	Rp 500 juta
16	Panda Nababan	PDI-P	Rp 1,4 miliar
17	Engelina Pattiasina	PDI-P	Rp 500 juta
18	Muhammad Iqbal	PDI-P	Rp 500 juta
19	Budiningsih	PDI-P	Rp 500 juta
20	Jeffrey Tongas Lumban	PDI-P	Rp 500 juta
21	Ni LUh Mariani T	PDI-P	Rp 500 juta
22	Sutanto Pranoto	PDI-P	Rp 600 juta
23	Soewarno	PDI-P	Rp 500 juta
24	Mathoes Pormes	PDI-P	Rp 350 juta
25	Sofyan Usman	PDI-P	Rp 250 juta
26	Danial Tanjung	PDI-P	Rp 500 juta

Dari persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terungkap, sebanyak 39 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 menerima cek perjalanan senilai Rp 20,65 miliar.

Terkait penetapan tersangka, jelas Bibit, KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan tertanggal 27 Agustus 2010. Ke-26 tersangka itu dibagi dalam enam kelompok penyidikan. Mereka disangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, KPK mengirimkan empat anggota DPR periode 1999-2004, yaitu Dudhie Makmun Murod (F-PDIP), Hamka Yandhu (F-Partai Golkar), Endin AJ Soefihara (F-PPP), dan Udju Djuhaeri (Fraksi TNI/Polri), ke persidangan terkait kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum dua tahun penjara untuk Dudhie, Hamka, dan Udju. Endin divonis 15 bulan, tetapi diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi dua tahun penjara.

Artikel Menarik Lainnya