Rivalitas antara KPK dan Polri sampai juga ke telinga Presiden SBY. Kemarin hari senin presiden mengumpulkan pimpinan dua lembaga penegak hukum tersebut dalam satu meja. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta mereka bersinergi."Di waktu lalu terus terang anata KPK dengan MA, antara KPK dengan BPK. Sekarang ini barang kali sedikit ada gesekan antara KPK dengan Polri. Ini realitas, saya buka saja, sebagai wujud transparansi kita. Tetapi, bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada jalan keluar. Kita semua ingin betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya."kata Presiden saat membuka rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi di kantor Presiden Jakarta kemarin.
Rakor kemarin dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan seluruh pimpinan lembaga penegak hukum. Mereka yang hadir adalah Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK, Kapolri, Jaksa Agung dan emapt pimpinan KPK. Hadir pula Menko Pulkam, Menkum HAM, dan Mensesneg dan Kepala BPKP. SBY mengatakan tidak ada satu pun lembaga penegak hukum yang berniat menggagalkan pemberantasan korupsi. Dia berpendapat bahwa revalitas antara lembaga merupakan hal yang biasa asalkan bertujuan untuk yang berbuat yang terbaik. Namun persaingan yang menjurus ke hal negatif perlu dicegah." Rivalitas selalu ada, bukan hanya di Indonesia antara mungkin Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan lain-lain. Rivalitas itu sepanjang untuk kebaikan, prestasi untuk masing-masing berbuat yang terbaik, tidak menjadi hambatan," katanya.
Hubungan antara KPK dengan Polri tengah memanas sejak Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mengaku ponselnya disadap terkait dengan penyelidikan kasus Bank Century Antaboga. Meski tidak menyebut lembaga yang menyadap, pengakuan itu mengarah kepada penyadapan yang di lakukan KPK.
Sebelumnya, Polri juga memanggil Ketua KPK Chandra M. Hamzah sebagai saksi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Kala itu, Chandra diperiksa ihwal perintah penyadapan beberapa nomor hand phone yang diberikan Antasari.
Sejak itu, hubungan KPK dengan Polri terus memanas. Berkembang informasi bahwa Polri akan menyeret pimpinan KPK sebagai tersangka kasus itu. Persoalan penyadapan makin berkembang tidak karuan. Itu terjadi ketika Ketua BPKP Didi Widayadi tiba-tiba datang ke KPK dan mengumumkan akan mengaudit kinerja lembaga itu, termasuk penyadapannya. Reaksi masyarakat bermunculan. Beberapa hari kemudian Presiden SBY kembali turun tangan. Dia meminta BPKP tidak mengaudit lembaga antikorupsi tersebut. Sebab, wilayah kerjanya hanya audit lembaga eksekutif di bawah payung pemerintah.
Setelah Rakor, Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengatakan, aparat penegak hukum akan salingmemperkuat penanganan tindak korupsi. BHD membantah adanya gesekan antara KPK dengan Polri, termasuk upaya pengembosan lembaga super body tersebut. "Ke depan harus saling memperkuat,' katanya.
Wakil Ketua KPK Candra M. Hamzah mengatakan untuk mencapai sinergi, diperlukan komunikasi. " Perlu ada komunikasi yang lebih lancar. Ini secara umum saja," ujarnya.
Rakor belum memutus kan hal yang kongkret dan teknis. Sesudah Rakor Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng terlihat berusaha meminta peserta rapat untuk mengikuti konferensi pers. Namun, akhirnya hanya Mensesneg Hatta Rajasa yang memberikan keterangan pers.
Hatta mengatakan, presiden memberikan arahan bahwa tugas dan fungsi aparat penegak hukum harus didasrakan kepada undang-undang yang memayungi. Setiap lembaga juga diminta menghormati tugas dan fungsi lembaga lain. " Harus ada sinergi antarlembaga penegak hukum, kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga saling memperkuat di dalam upaya peningkatan pemberantasan tipikor tersebut," kata Hatta.
1 comments:
Peratamax's dan nice articel so good friends
Post a Comment